PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KLUNGKUNG NO. 14 TAHUN 1978 TENTANG TATA CARA DAN BIAYA PERIJINAN BAGI PERUSAHAAN YANG HARUS MEMILIKI IJIN BERDASARKAN HINDER ORDONANTIE
- Status:
- Ditetapkan:
- Diundangkan:
Menampilkan 2401 sampai 2415 dari 2.544 produk hukum
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II KLUNGKUNG NO. 14 TAHUN 1978 TENTANG TATA CARA DAN BIAYA PERIJINAN BAGI PERUSAHAAN YANG HARUS MEMILIKI IJIN BERDASARKAN HINDER ORDONANTIE
T.E.U. Orang/Badan: Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta
Penerbit: Balai Pustaka
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1988/1989
T.E.U. Orang/Badan: Dr. Vence M. Wantu, SH., MH.
Penerbit: Reviva Cendikia
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NO. 13 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT OBYEK PARIWISATA
T.E.U. Orang/Badan: Sudaryono, SH., M.Hum
Penerbit: Muhammadyah University Pers
T.E.U. Orang/Badan: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penerbit: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri
T.E.U. Orang/Badan: Dr. Lukman Hakim, SH., MH.
Penerbit: Cv Budi Utama
T.E.U. Orang/Badan: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penerbit: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NO. 12 TAHUN 1980 TENTANG RETRTIBUSI TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
T.E.U. Orang/Badan: Dr. Eko Handoyo, M.Si
Penerbit: Penerbit Ombak
T.E.U. Orang/Badan: Rene Wellek & Austin Warren
Penerbit: Pt. Gramedia
PERUBAHAN KE EMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NO. 2 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KLUNGKUNG
T.E.U. Orang/Badan: Syprianus Aristeus, SH., MH.
Sumber:
T.E.U. Orang/Badan: Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H., APU.
Penerbit: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri