Produk Hukum

Menampilkan 2536 sampai 2550 dari 2.675 produk hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 1988

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NO. 13 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT OBYEK PARIWISATA

  • Status:
  • Ditetapkan:
  • Diundangkan:

Hukum Pidana, Dasar-dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP

T.E.U. Orang/Badan: Sudaryono, SH., M.Hum
Penerbit: Muhammadyah University Pers

Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Menjamin Kemakmuran Rakyat

T.E.U. Orang/Badan: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penerbit: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri

Asas-Asas Hukum Pidana

T.E.U. Orang/Badan: Dr. Lukman Hakim, SH., MH.
Penerbit: Cv Budi Utama

Penilitian Hukum tentang Peranan Hukum Investasi di indonesia Dalam Era Globalisasi

T.E.U. Orang/Badan: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penerbit: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 1989

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NO. 12 TAHUN 1980 TENTANG RETRTIBUSI TEMPAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

  • Status:
  • Ditetapkan:
  • Diundangkan:

Pendidikan Anti Korupsi

T.E.U. Orang/Badan: Dr. Eko Handoyo, M.Si
Penerbit: Penerbit Ombak

Teori Kesusastraan

T.E.U. Orang/Badan: Rene Wellek & Austin Warren
Penerbit: Pt. Gramedia

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 1988

PERUBAHAN KE EMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NO. 2 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KLUNGKUNG

  • Status:
  • Ditetapkan:
  • Diundangkan:

Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi di Indonesia Dalam Era Globalisasi

T.E.U. Orang/Badan: Syprianus Aristeus, SH., MH.
Sumber:

Penegakan Hukum di Perairan Indonesia

T.E.U. Orang/Badan: Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H., APU.
Penerbit: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 1988

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG

  • Status:
  • Ditetapkan:
  • Diundangkan:

Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bnatuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

T.E.U. Orang/Badan: Badan Penilitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Kemenkumham
Sumber:

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 1989

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990

  • Status:
  • Ditetapkan:
  • Diundangkan:

Pembaharuan Hukum Agraria Dalam Memperoleh Hak Serta Akses Untuk Mendapatkan Manfaat Dari Tanah dan Sumber Daya Alam

T.E.U. Orang/Badan: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Sumber: