LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG
- Status:
- Ditetapkan: 30 Sep 1992
- Diundangkan: 17 Mar 1993
Menampilkan 2191 sampai 2205 dari 2.488 produk hukum
LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG
PENCABUTAN PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK PEMBIKINAN GARAM SERTA PERATURAN DAERAH PERUBAHANNYA
PERUBAHAN KEDUA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 12 TAHUN 1981 TENTANG NAMA TANAH LAPANG, NAMA-NAMA JALAN, NOMOR-NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAINNYA DI WILAYAH IBU KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG
PERUBAHAN KEDUA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KTP DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN PENDUDUK
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT OBYEK PARIWISATA
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG BEA LEGES
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NO.1/PD/26/1970 TENTANG PAJAK BANGSA ASING
PAJAK POTONG HEWAN
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 6 TAHUN 1977 TENTANG BIAYA PERIJINAN DAN PAJAK RUMAH BOLA
PERUBAHAN KETIGA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNKGUNG
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 14 TAHUN 1978 TENTANG TATA CARA DAN BIAYA PERIJINAN BAGI PERUSAHAAN YANG HARUS MEMILIKI IJIN BERDASARKAN HINDER ORDONANTIE
PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Pajak Reklame
PENAGIHAN PAJAK DAN KONTRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA