Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam mempercepat terwujudnya sasaran reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan penataan organisasi Pemerintah Daerah sehingga terbentuk struktur yang efektif, efisien, dan responsif (agile) dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Sehubungan dengan hasil evaluasi kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Klungkung memandang perlu melakukan penataan kembali beberapa Perangkat Daerah, meliputi:
- Pemisahan (splitting) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna meningkatkan fokus pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi penerimaan PAD;
- Penggabungan (merger) Dinas Pertanian serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan guna mewujudkan tata kelola rantai pasok pangan secara terpadu; dan
- Penyesuaian tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Tipe A guna memperkuat kapasitas komando dan penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Klungkung.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
0 Komentar