Foto

   Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempuyai fungsi:

a.    penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah  lingkup  penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

b.     pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah  lingkup  penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

c.      pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

d.     pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup  penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

e.      pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; dan

f.       pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan  bidang tugasnya.

2.    Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perumusan penyusunan produk hukum kabupaten baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking), pengkajian produk hukum serta pengundangannya.

Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

a.     pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten yang bersifat pengaturan (regeling);  

b.     pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten yang bersifat penetapan (beschikking);  

c.      pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;

d.     pelaksanaan penerbitan dan/atau pengundangan produk hukum;  dan

e.      pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:

a.     menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum kabupaten yang bersifat pengaturan (regeling);

b.     menyiapkan pembahasan rancangan produk hukum kabupaten yang bersifat pengaturan (regeling);

c.      menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program pembentukan peraturan daerah;

d.     menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelarasan rancangan peraturan daerah;

e.      menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di  daerah maupun di tingkat pusat; dan

f.       menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum kabupaten yang bersifat penetapan (beschikking);

g.     menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di tingkat pusat;

h.     menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah dan berita daerah; dan 

i.       menyiapkan dan mengumpulkan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian produk hukum;

j.       menyiapkan bahan harmonisasi produk hukum;

k.     menyiapkan bahan penyusunan administrasi pengundangan produk hukum;

l.       menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di  daerah maupun di tingkat pusat; dan

m.   melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

3.    Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten  serta pemajuan hak asasi manusia.

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai fungsi:

a.     pelaksanaan  evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;  

b.     pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten  dalam hubungan

c.      kedinasan;  

d.     pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; 

e.      pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia; dan

f.       pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas

a.     menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum;  

b.     menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai akibat pelaksanaan  peraturan daerah dan peraturan  perundang-undangan lainnya; dan 

c.      menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dan pertimbangan  hukum;  

d.     menyiapkan bahan penyelesaian bantuan dan perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten  dalam hubungan kedinasan;  dan

e.      menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk membuat telaahan dalam rangka pemajuan hak asasi manusia;

f.      menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Cari Produk Hukum

Produk Hukum

Galeri Foto